Pemerintah Tolak Bayar Tebusan Rp 131 Miliar yang Diminta Hacker

Pada tanggal 24 Juni 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memenuhi tuntutan tebusan sebesar Rp 131 miliar yang diminta oleh kelompok hacker. Insiden ini terjadi setelah serangan siber yang berhasil mengakses data sensitif milik pemerintah. Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah memiliki prinsip untuk tidak bernegosiasi dengan pelaku kejahatan siber dan sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani situasi tersebut serta memastikan keamanan data publik.

Serangan siber ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya menargetkan data pemerintah, tetapi juga dapat mengganggu layanan publik yang bergantung pada sistem informasi yang aman. Pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh dan berupaya memperkuat langkah-langkah keamanan siber untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

 

Langkah-Langkah Penanganan

Menkominfo menjelaskan beberapa langkah yang diambil untuk menanggulangi serangan siber ini:

  1. Investigasi Mendalam: Melibatkan tim ahli keamanan siber untuk menyelidiki sumber dan metode serangan.
  2. Kolaborasi dengan Penegak Hukum: Bekerja sama dengan badan keamanan nasional dan internasional untuk melacak pelaku.
  3. Penguatan Sistem Keamanan: Meningkatkan proteksi terhadap data dan sistem informasi pemerintah untuk mencegah serangan di masa depan.
  4. Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat umum.

Tanggapan Publik

Tanggapan publik terhadap penolakan pembayaran tebusan ini beragam. Sebagian besar masyarakat mendukung sikap tegas pemerintah untuk tidak tunduk pada tuntutan penjahat siber, melihatnya sebagai langkah yang benar untuk mencegah serangan serupa di masa mendatang. Namun, ada juga kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari data yang telah dicuri jika disalahgunakan oleh hacker.

Menkominfo menegaskan komitmennya untuk melindungi data publik dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional di dunia digital yang semakin kompleks. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti praktik-praktik keamanan siber yang baik.


Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi artikel asli di CNBC Indonesia.

Please follow and like us:

Tinggalkan komentar