Browse By

ICW: Anggota Komisi III DPR Banyak Tak Pro Pemberantasan Korupsi, Miris Tenan!!!

Sharing!

ICW atau Indonesian Corruption Watch melihat banyak dari anggota Komisi III DPR yang ternyata tidak pro dalam pemberantasan korupsi Di Tanah Air. Yang lebih Celakanya, menurut ICW, mereka masih tetap nyaleg lagi!

Indonesian Corruption Watch atau ICW (Foto:hukumonline)

Indonesian Corruption Watch atau ICW (Foto:hukumonline)

Seperti yang dilansir DetikCom kata peneliti Indonesian Corruption Watch yakni Donald Fariz di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Pada hari Jumat 28 Juni 2013. Daftar Caleg Sementara yang diragukan akan komitmen untuk pemberantasan korupsi paling banyak berasal dari Komisi III DPR, yaitu ada sebanyak 10 orang. Ini merupakan sebuah hal yang ironis.

Komisi DPR RI bidang hukum, Komisi III, sejatinya lebih diharapkan menjadi salah satu bagian garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Namun yang terjadi beberapa anggota dewannya yang sering terindikasi, atau paling tidak disebut-sebut, terlibat dalam tindakan korupsi.

Donald Fariz mengatakan juga bahwa Fahri Hamzah mendorong untuk diakukan pembubaran KPK. dia mengatakan juga Bagaimanakah logikanya, orang tersebut (Fahri Hamzah) bisa dinilai akan memiliki spirit yang layak untuk dihargai.

Selain dari Fahri Hamzah yang berasal PKS, ada sepuluh anggota Komisi III lainnya yang juga masuk dalam renteng nama-nama caleg yang dinilai tidak pro dalam pemberantasan korupsi. Nama-nama tersebut antara lain.

banneracai TANAH WAKAF
  1. Aziz Syamsuddin (Golkar)
  2. Desmond J Mahesa (Gerindra)
  3. Nudirman Munir (Golkar)
  4. Setya Novanto (Golkar)
  5. Syarifuddin Suding (Hanura)
  6. Nasir Djamil (PKS)
  7. Adang Daradjatun (PKS)
  8. Herman Hery (PDIP)
  9. Bambang Soesatyo (Golkar)
  10. Ahmad Yani (PPP)

Indikator dari penilaian ICW ini adalah jika politisi tersebut pernah disebut dalam persidangan akan kasus korupsi, atau politisi tersebut merupakan bekas terpidana korupsi. Dan Juga, jika politisi tersebut pernah diberi sanksi oleh BK DPR, mengeluarkan pernyataannya yang tidak mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi, dan atau mendukung dalam upaya revisi UU KPK. (chy)

Facebook Comments

Sharing!

%d bloggers like this: