Browse By

Pemerintah Kota Depok: Negosiasi Peraturan Daerah Untuk RT/RW

Balaikota Pemerintah Kota Depok

Aturan perda berkenaan dengan tata ruang dan pemukiman wilayah terkait kavling minimal 20m2 masih dapat di negosiasikan bersama developer.

Peraturna ini di sesalkan oleh banyak pengembang dikarenakan imbasnya harga rumah di depok akan sangat mahal dan hanya orang kelas menengah keatas saja yang mampu membeli. hal ini disampaikan oleh kepala dinas tata ruang dan pemukiman kota depok nunu heryana.

Dia menjelaskan peratuan tersebut masih bisa dinegosiasikan, hal ini diakibatkan banyaknya developer mengeluh ke dewan dan pemerintah kota.

Raperda yang telah disusun tetap akan diberlakukan namun dikaji ulang oleh pemkot dan pemprov jawa barat sebatas negosiasi, pelaksanaan perda ini sebagai penyamaan batas dalam peta dan hal yang berkaitan perbatasan.

Peninjauan ulang seperti dijelaskan oleh heryana terkait raperda tidak dikarenakan ada masalah namun lebih pada penyamaan hal-hal yang terkait visi kedepan.

banneracai

Terkait pengembangan property heryana menjelaskan batasan rumah minimal 120 m2 hal ini disesuaikan degan UU no 26 tahun 2007. Dalam UU tersebut teratur untuk wilayah terdapat 30% untuk ruang hijau terbuka/ RTH yang porsinya 20% dari pemerintah dan sisanya dari developer/ swasta.

Pelaksanaan UU tentang RTH akan diserahkan pada masing masing daerah. Misalkan di cimahi, jawa barat, dari pengembang harus menyediakan 120 m2 lahan. Di malang, jawa timur, pengembang harus menyediakan 600 m2.(chy)

Facebook Comments
%d bloggers like this: